Sangihe-Reportasemanado.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, menegaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati Sangihe telah melalui proses perencanaan yang sesuai aturan serta mendapat persetujuan dari DPRD.
Pernyataan tersebut disampaikan Lumiu untuk merespons berbagai tanggapan masyarakat yang muncul di media sosial terkait anggaran pengadaan kendaraan dinas pimpinan daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp1,3 miliar.
Menurut Lumiu, pengadaan kendaraan dinas bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan telah masuk dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah dan dibahas bersama legislatif sebelum disetujui.
“Pengadaan kendaraan dinas itu sudah tertata dalam perencanaan dan telah disetujui serta disepakati bersama DPRD,” kata Lumiu, Kamis, 11 Juni 2026.
Ia menjelaskan, kendaraan dinas yang selama ini digunakan pimpinan daerah telah beroperasi lebih dari 13 tahun dan digunakan oleh empat periode bupati. Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan penggantian kendaraan.
Selain faktor usia kendaraan, pemerintah daerah juga mempertimbangkan tingginya biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan setiap tahun. Menurut Lumiu, pengadaan kendaraan baru dinilai lebih efisien dibandingkan terus melakukan perbaikan terhadap kendaraan lama yang sudah mengalami penurunan performa.
“Dari sisi anggaran, pengadaan kendaraan baru justru lebih efisien dibandingkan terus melakukan perbaikan kendaraan lama,” ujarnya.
Lumiu menilai kendaraan dinas yang layak menjadi kebutuhan penting bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah mengingat tingginya mobilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan publik, serta kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Terkait besaran anggaran, ia membandingkan pengadaan kendaraan dinas di Sangihe dengan daerah kepulauan lain di Sulawesi Utara. Menurut dia, nilai pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Sangihe masih berada pada kategori yang relatif ekonomis.
Sebagai contoh, Kabupaten Kepulauan Sitaro yang memiliki kapasitas anggaran daerah lebih kecil disebut melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar.
“Kalau dibandingkan dengan daerah kepulauan lainnya, pengadaan kendaraan dinas di Sangihe justru lebih ekonomis,” kata Lumiu.
Ia menambahkan, keputusan pengadaan kendaraan dinas baru dilakukan setelah pemerintah daerah mempertimbangkan kebutuhan operasional, efisiensi penggunaan anggaran, serta kondisi kendaraan yang telah digunakan selama lebih dari satu dekade.
Sebelumnya, informasi mengenai pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Sangihe dengan total anggaran sekitar Rp1,3 miliar ramai diperbincangkan di media sosial dan memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Namun, menurut Lumiu, seluruh proses pengadaan telah dilakukan sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah
(Ryansengala)
