Reportasemanado.com – Warga Sulawesi Utara akhirnya bisa menarik napas lega. Ancaman tsunami akibat gempa bumi M7,7 di Pantai Selatan Mindanao, Filipina, resmi dicabut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pada Senin, 8 Juni 2026. Pencabutan status peringatan ini mengakhiri status siaga yang sejak pagi membuat masyarakat pesisir dan kepulauan siaga penuh.
Kabar pencabutan disambut rasa syukur Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus. Sejak peringatan dini dikeluarkan, Gubernur memimpin langsung respons darurat. Ia menginstruksikan seluruh bupati, wali kota, hingga perangkat desa bergerak cepat melakukan pendataan dampak dan kerugian di wilayah masing-masing.
“Puji Tuhan, status tsunami sudah dicabut BMKG. Namun saya minta seluruh pemerintah kabupaten dan kota tetap siaga serta segera melakukan pendataan kerusakan maupun dampak yang ditimbulkan akibat gempa ini,” tegas Gubernur Yulius.
Menurutnya, data dari lapangan penting untuk laporan ke pemerintah pusat dan jadi dasar penyaluran bantuan dari Pemprov Sulut.
Sebelumnya, gempa tektonik M 7,7 dengan pusat di laut kedalaman 47 km itu sempat memicu peringatan dini tsunami. Sejumlah wilayah Sulut masuk kategori SIAGA dan WASPADA.
Gubernur langsung memerintahkan BPBD Sulut di bawah koordinasi Kepala Pelaksana BPBD Adolf Tamengkel untuk mengaktifkan sistem peringatan dini dan berkoordinasi dengan daerah pesisir.
Respons cepat dilakukan. Aparat BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan turun ke lapangan membantu evakuasi warga ke tempat lebih tinggi. Sirine, gereja, dan masjid digunakan untuk menyampaikan imbauan. Setelah pemantauan dan analisis lanjutan, BMKG menyatakan ancaman gelombang tidak berkembang jadi bencana besar di Sulut.
Gubernur mengapresiasi kepatuhan masyarakat mengikuti arahan selama masa darurat.
“Saya apresiasi seluruh masyarakat yang mengikuti arahan pemerintah. Terima kasih BPBD, TNI, Polri, relawan, pemerintah kabupaten/kota hingga perangkat desa yang bergerak cepat jaga keselamatan warga,” katanya. Ia juga mengingatkan warga tetap waspada potensi gempa susulan dan tidak mudah percaya info belum terverifikasi.
Hingga berita ini ditulis, BPBD Sulut masih melakukan pemantauan dan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk menghimpun laporan dampak. Pemprov Sulut menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan masyarakat terdampak bisa ditangani cepat dan tepat jika ada kerusakan atau kerugian. (**/Ven)
