Reportasemanado.com — Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E. memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 Tahun 2026, Senin (28/4/2026). Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Gubernur membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya momentum Otda untuk memperkokoh komitmen pelayanan nyata bagi masyarakat.
Dalam amanat Mendagri, ditegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air. Tema tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, melambangkan kemandirian dan tanggung jawab daerah mengelola potensi lokal guna mewujudkan harapan bangsa melalui sinergi kuat pusat dan daerah.
Mendagri menyampaikan enam langkah strategis mewujudkan sinkronisasi pusat-daerah. Pertama, integrasi perencanaan dan penganggaran nasional-daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program dan duplikasi anggaran. Kedua, reformasi birokrasi berbasis outcomes yang diperkuat digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah, sehingga fokus pada hasil nyata bukan sekadar serapan anggaran.
Ketiga, penguatan kemandirian fiskal daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan memberi ruang fiskal yang fleksibel. Keempat, kolaborasi antar daerah dalam menangani isu lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan, banjir, sampah, hingga pengembangan ekonomi yang tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Kelima, fokus pada layanan dasar dan pengentasan ketimpangan, terutama pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Keenam, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah menghadapi krisis ekonomi, pangan, bencana alam, serta dampak perubahan iklim.
Gubernur Yulius juga menyampaikan delapan hal strategis yang harus menjadi perhatian pusat dan daerah. Di antaranya mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, pemerintahan transparan bebas korupsi, pengembangan kewirausahaan padat karya, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum turut ditekankan melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas aparatur, penerapan e-government, dan kanal pengaduan masyarakat terintegrasi. “Otonomi daerah memberi ruang berinovasi, namun pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka NKRI. Keseimbangan kemandirian daerah dan kepentingan nasional wajib dijaga,” tegas Gubernur membacakan amanat Mendagri.
Dimotori Biro Pemotda yang dikomandani Karo Andra Mawuntu, Upacara HUT Otda di Sulut sukses digelar, diikuti jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, ASN, dan unsur masyarakat.
” Momentum ini diharapkan memperkuat semangat seluruh kepala daerah menghadirkan kebijakan berpihak pada rakyat dalam menghadapi tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi,” ditambahkan Karo Andra Mawuntu. (Ven)
