Reportasemanado.com – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menyambut kedatangan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dalam acara Penyerahan Surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Utara. Acara ini berlangsung di Mangrove Park LPHD Dariaga Mudae, Desa Darunu, Kec. Wori, Kab. Minahasa Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus melalui Kadis Kehutanan Reiner Dondokambey menekankan bahwa program Perhutanan Sosial harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap dengan adanya penyerahan SK ini, masyarakat semakin terdorong untuk mengelola hutan secara bertanggung jawab, menjaga kelestariannya, serta mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Gubernur juga menyadari bahwa keberhasilan Perhutanan Sosial tidak hanya bergantung pada pemberian akses, tetapi juga pada pendampingan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan usaha masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan program ini berjalan optimal.
Di Sulawesi Utara, program Perhutanan Sosial telah dilaksanakan dengan baik, dengan jumlah kelompok tani pemegang SK Persetujuan pengelolaan Perhutanan sampai dengan tahun 2025 adalah 109 Unit SK, dengan luasan 21.612,08 Ha, dan 5.114 KK.
Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.
“Jadikan hutan sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi. Karena hutan yang lestari adalah warisan berharga bagi generasi yang akan datang,” ujarnya.
Acara ini juga dirangkaikan dengan penanaman mangrove bersama Menteri Kehutanan RI di LPHD Darunu, yang menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup.
Gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menteri Kehutanan dan seluruh jajaran atas dukungan dan perhatian bagi Provinsi Sulawesi. (Ven)
