Sangihe-Reportasemanado.com- Rentetan pemadaman listrik yang terus berulang di Kabupaten Kepulauan Sangihe bukan lagi sekadar gangguan teknis—ini telah menjelma menjadi krisis pelayanan publik.
Ketika Michael Thungari Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe memanggil manajemen PLN UP3 Tahuna, itu bukan sekadar rapat koordinasi, melainkan sinyal bahwa negara sedang diuji dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.
Di forum tersebut, Bupati secara terbuka meminta kejelasan penyebab dan tenggat penyelesaian.
Namun yang kembali mengemuka adalah alasan lama: cuaca ekstrem dan defisit daya. Tiga mesin baru untuk PLT Tamako belum tiba karena kapal tertahan cuaca di Amurang. Satu mesin relokasi 500 kWh sudah datang ke PLT Petta, tetapi belum berdampak nyata.
Pertanyaannya: mengapa sistem kelistrikan Sangihe begitu rapuh sehingga hujan dan angin kencang selalu berujung pada blackout? Bukankah wilayah kepulauan memang identik dengan cuaca ekstrem? Jika faktor alam terus dijadikan alasan, publik berhak mempertanyakan sejauh mana mitigasi risiko telah dilakukan.
Lebih jauh, defisit daya bukan persoalan baru. Jika PLN telah mengetahui keterbatasan kapasitas sejak lama, mengapa pengadaan mesin baru terkesan reaktif, bukan preventif? Apakah perencanaan investasi dan proyeksi kebutuhan listrik Sangihe selama ini akurat? Atau justru wilayah kepulauan kembali menjadi prioritas kedua dalam peta pembangunan energi nasional?
Kritik dari Tahuna Barat dan Manganitu Selatan membuka sisi lain: lemahnya stabilitas distribusi dan ketergantungan pada satu jalur suplai dari PLT Sawang Tahuna. Sistem tanpa redundansi (cadangan jalur) jelas berisiko tinggi. Dalam standar pelayanan publik modern, ketahanan sistem adalah keharusan, bukan pilihan.
Muncul pula persoalan akuntabilitas. Ketika listrik menyala-padam tanpa kepastian, warga menanggung kerugian—alat elektronik rusak, usaha terganggu, aktivitas belajar terhambat. Apakah ada mekanisme kompensasi yang transparan? Sejauh mana PLN bertanggung jawab atas kerugian pelanggan?
Desakan agar mesin baru benar-benar menambah kapasitas—bukan sekadar relokasi—menjadi krusial. Relokasi unit lama bisa dibaca sebagai solusi jangka pendek yang tambal sulam. Jika benar demikian, maka krisis ini bukan soal cuaca, melainkan soal manajemen risiko dan perencanaan jangka panjang.
PLN menargetkan akhir Februari kondisi akan lebih stabil setelah tiga mesin baru beroperasi. Namun publik kini tidak hanya menunggu tambahan daya. Mereka menunggu perubahan paradigma: dari pola responsif menjadi antisipatif, dari alasan teknis menjadi solusi sistemik.
Langkah tegas Bupati menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai mengambil posisi sebagai pengawas layanan publik, bukan sekadar penerima laporan. Tetapi pengawasan saja tidak cukup jika tidak diikuti transparansi data—berapa sebenarnya kapasitas terpasang, berapa beban puncak, dan berapa margin cadangan yang tersedia?
Krisis listrik Sangihe membuka pertanyaan yang lebih luas: apakah keadilan energi sudah benar-benar dirasakan hingga ke wilayah terluar? Ataukah masyarakat kepulauan harus terus beradaptasi dengan gelap sebagai rutinitas?
Kini ujian ada pada PLN. Tambahan mesin bisa menjadi titik balik—atau sekadar penunda krisis berikutnya. Jika perencanaan, mitigasi, dan akuntabilitas tidak dibenahi secara menyeluruh, maka pemadaman bukan lagi insiden, melainkan pola. Dan pola itulah yang paling mengkhawatirkan.
(Ryansengala)
