Sangihe-Reportasemanado.com – Ketidakhadiran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam rombongan penyaluran bantuan Pemerintah Kabupaten Sangihe ke Kecamatan Marore menuai beragam tanggapan di tengah masyarakat. Namun, DPRD disebut tetap menjalankan perannya dalam upaya percepatan penanganan bencana yang melanda wilayah perbatasan tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, menjelaskan bahwa ketidakhadiran DPRD saat kunjungan pemerintah daerah ke Marore bukan karena tidak peduli terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana.
Menurut Lumiu, pada waktu yang bersamaan pimpinan dan anggota DPRD tengah melaksanakan agenda koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara guna mempercepat penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Marore.
“Kami sudah mengonfirmasi kepada pimpinan dan anggota DPRD. Pada saat bersamaan mereka memiliki agenda menemui BPBD Provinsi dalam rangka percepatan bantuan bagi korban terdampak bencana di Marore,” Ujar mantan Kepala Bagian Humas Setwan Sangihe tersebut
Ia menjelaskan, hasil koordinasi tersebut langsung berdampak pada percepatan distribusi bantuan. Pada sore hari setelah pertemuan berlangsung, bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara segera diberangkatkan dari Manado menuju Tahuna untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Pengalaman Kerja Ronald Lumiu selama 15 Tahun di DPRD Sangihe membuatnya yakin bahwa Legislatif Sangihe Juga punya agenda tersendiri dan pasti melakukan kunjungan ke wilayah terdampak setelah kunjungan yang dilakukan pemerintah daerah.
Lumiu menambahkan, sejumlah anggota DPRD melalui partai politik masing-masing juga telah melakukan penggalangan donasi dan bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak bencana.
“DPRD tetap peduli terhadap korban bencana. Mereka melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten, termasuk mendorong percepatan bantuan agar segera sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD tetap berjalan dalam situasi kebencanaan. Lembaga legislatif tersebut terus mengawal agar bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat dapat tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.
“DPRD tidak diam. Mereka tetap bekerja melalui fungsi pengawasan dan koordinasi agar bantuan sesegera mungkin dapat didaratkan dan diterima oleh masyarakat yang terdampak,” kata Lumiu.
Pemerintah Kabupaten Sangihe berharap masyarakat dapat memahami bahwa penanganan bencana membutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi maupun berbagai elemen masyarakat, demi memastikan kebutuhan warga terdampak dapat segera terpenuhi
(Ryansengala)
