Jakarta, Reportasemanado.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi memperkuat komitmen perlindungan dan peningkatan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal daerah. Langkah itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI.
Agenda strategis tersebut dilaksanakan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E. bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Muktharudin, Jumat (24/4/2026) di Manado.
Penandatanganan MoU dan PKS ini diambil guna menghadirkan tata kelola perlindungan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.
Tujuannya melindungi warga Sulut yang bekerja di mancanegara sekaligus menekan potensi permasalahan yang kerap dihadapi PMI di luar negeri.
Menteri BP2MI Muktharudin menegaskan bahwa peningkatan kompetensi dan jaminan perlindungan bagi pekerja merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Amanat tersebut akan dioperasionalkan secara maksimal dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Menteri menekankan, setiap tenaga kerja yang berangkat wajib melalui prosedur legal dan memiliki bekal keahlian yang mumpuni. Dengan begitu, PMI asal Sulut memiliki daya saing tinggi dan terlindungi saat bekerja di negara penempatan.
Merespons hal tersebut, Gubernur Yulius menyambut baik komitmen pemerintah pusat. Ia menilai inisiatif ini sangat penting mengingat Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang aktif mengirimkan pekerja migran ke berbagai negara tujuan, termasuk Jepang.
“Kerja sama ini tentu akan sangat membantu para tenaga kerja asal Sulawesi Utara yang akan mempersiapkan diri bekerja di luar negeri secara legal. Komitmen ini memastikan bahwa setiap warga kita mendapatkan perlindungan maksimal dan tata kelola yang lebih baik selama mereka berada di luar negeri,” ujar Gubernur Yulius.
Penandatanganan dihadiri pejabat dari kedua instansi. Menteri Muktharudin didampingi Sekretaris Jenderal dan jajaran pejabat Eselon 1 BP2MI. Sementara Gubernur didampingi Plh. Sekretaris Provinsi, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pendidikan, serta Plt Kepala Dinas Kesehatan. Sinergi lintas sektor ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi perlindungan PMI asal Sulut di masa depan. (Ven)
