Reportasemanado.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun anggaran 2025, Legislator Golkar Raski Azhari Mokodompit memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulut Yulius Selvanus yang telah melakukan penghematan anggaran yang sangat signifikan di pos anggaran perjalanan dinas kepala daerah.
Apresiasi itu disampaikan Raski dalam rapat Pansus LKPJ Gubernur Sulut tahun 2025 yang tengah dibahas di DPRD Sulut.
Menurutnya, penghematan anggaran yang mencapai angka Rp 1,9 miliar sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui Mendagri yang menekankan efisiensi anggaran perjalanan dinas kepala daerah agar dana publik lebih fokus pada program prioritas.
“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Sulut Yulius Selvanus yang berhasil menghemat anggaran. Penghematan ini dilakukan dengan cara tidak membawa ajudan atau pendamping saat melakukan perjalanan dinas, termasuk setiap kali kunjungan ke Jakarta,” ujar politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sulut Christian Iroth membeberkan bahwa penghematan ini bersumber dari kebijakan personal Gubernur yang memilih untuk membatasi pengawalan protokoler saat bertugas ke luar daerah. ”Sejak dilantik 20 Februari 2025, beliau sangat ketat soal efisiensi,” ungkap Christian.
Christian menambahkan, selama tahun 2025 Gubernur Yulius tidak pernah menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk pendamping ataupun ajudan. Tiap kali ke Jakarta, Gubernur pergi sendiri dan mengoptimalkan peran Badan Penghubung di Jakarta untuk memfasilitasi setiap kegiatan kedinasan.
Menurut Christian, Gubernur Yulius berpandangan bahwa fasilitas negara harus digunakan seefektif mungkin. Langkah strategis ini diambil ketimbang memboyong personel dari Manado yang dinilai hanya akan menambah beban anggaran, sehingga efisiensi birokrasi dapat terwujud secara maksimal tanpa mengurangi kualitas kinerja di pusat.
Raski Mokodompit menegaskan, apa yang dilakukan Gubernur Sulut harus menjadi contoh kepala daerah lain. “Terutama kepala daerah kabupaten/kota yang ada di Sulut. Bahkan, hal ini harus dijadikan contoh bagi kepala SKPD di lingkup Pemprov Sulut,” tutur personel Komisi I ini.
Dengan kebijakan tersebut, Gubernur Yulius dinilai berhasil menunjukkan komitmen nyata terhadap efisiensi dan keteladanan dalam penggunaan anggaran. Pansus LKPJ berharap semangat penghematan ini menular ke seluruh jajaran birokrasi di Sulawesi Utara demi optimalisasi pelayanan publik dan percepatan program prioritas daerah.(tim)
