Reportasemanado – Aliansi Masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur dan DPRD Sulut, Rabu (1/4), guna mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas terkait maraknya aktivitas tambang ilegal dan dugaan praktik batu hitam di wilayah BMR.
Dalam aksi tersebut, massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis lingkungan membawa sejumlah spanduk serta poster berisi tuntutan. Mereka menilai aktivitas tambang ilegal telah merusak lingkungan serta merugikan masyarakat sekitar.
Koordinator aksi, dalam orasinya, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh tutup mata terhadap persoalan yang dinilai semakin meluas dan tidak terkendali.
“Kami meminta Gubernur Sulut dan DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas praktik tambang ilegal dan batu hitam yang diduga melibatkan berbagai pihak,” ujarnya.
Selain itu, massa juga mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak transparan dan profesional dalam menangani kasus tersebut. Mereka menilai penegakan hukum selama ini belum menunjukkan hasil yang signifikan.
Aksi sempat diwarnai dengan upaya massa untuk mendekati area kantor DPRD, namun berhasil diantisipasi oleh aparat keamanan yang berjaga. Meski demikian, unjuk rasa berlangsung relatif tertib.
Perwakilan DPRD Sulut yang menemui massa aksi menyatakan akan menampung seluruh aspirasi dan berjanji menyampaikannya dalam rapat internal lembaga.
“Kami akan membahas tuntutan ini dan mempertimbangkan pembentukan Pansus sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” kata salah satu anggota dewan.
Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay usai menerima para pengunjuk rasa, Tuntutan tersebut dikatakan Mailangkai akan diteruskan kepada Pak Gubernur YSK, ia juga memberi apresiasi kepada para oenggunjuk rasa yang melamukan aksi dengan aman dan tertib.
Aliansi masyarakat menegaskan akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan DPRD Sulut. (AH)
