BOLMONG- Suara tuntutan transparansi kembali menguat terhadap PT JRBM. Sejumlah kalangan menilai pengelolaan perusahaan tambang tersebut perlu diaudit secara terbuka agar publik mengetahui secara jelas aliran keuangan serta dampak kegiatan operasionalnya.
Desakan itu mencuat dalam beberapa pertemuan masyarakat dan diskusi publik belakangan ini. Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis, dan pemerhati lingkungan menilai audit independen penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Perusahaan sebesar ini harus terbuka. Audit yang transparan penting agar masyarakat tahu bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada,” ujar seorang aktifis pemerhati lingkungan Roland Talib..
PT JRBM selama ini menjadi salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut dan memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian lokal. Kehadiran perusahaan itu membuka lapangan kerja, menggerakkan sektor usaha kecil, hingga meningkatkan perputaran ekonomi di sejumlah desa sekitar.
Namun di sisi lain, aktivitas pertambangan juga kerap memunculkan pertanyaan dari masyarakat. Mulai dari dampak lingkungan, distribusi manfaat ekonomi, hingga pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan.
Karena itu, sebagian kalangan menilai audit terbuka dapat menjadi jalan tengah untuk menjawab berbagai keraguan yang berkembang.
Menurut mereka, audit tidak semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik.
“Kalau semuanya transparan, justru perusahaan akan lebih dipercaya,” kata Rolan aktivis masyarakat BMR.
Audit tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi harus mencakup seluruh aktifitas operasional perusahaan tambang, termasuk dugaan penambangan diluar koordinat ijin, penggunaan kawasan hutan, serta kemungkinan eksploitasi bentang alam yang seharusnya menjadi kawasan penyanga lingkungan.
Jika benar terdapat kerusakan bentang alam atau kawasan penyangga akibat aktifitas tambang, maka hak ini merupakan pelanggaran serius yang berdampak langsung terhadap keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan terkait wacana audit tersebut. Namun sejumlah pihak berharap pemerintah daerah maupun lembaga berwenang dapat mendorong proses pengawasan yang lebih terbuka.
Bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang, transparansi bukan sekadar istilah administratif. Ia menyangkut kepercayaan—bahwa sumber daya alam yang digali dari tanah mereka juga dikelola secara jujur dan bertanggung jawab.(AH)
