Laporan : Amir Halatan
BOLSEL — Panglima organisasi masyarakat Waraney menyampaikan desakan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara agar bertindak tegas terhadap praktik penambangan emas ilegal di kawasan Gunung desa Pidung kecamatan Pinolosian Timur. Ia menilai penegakan hukum selama ini masih belum menyentuh seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
Menurutnya, aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah itu telah berlangsung cukup lama dan diduga melibatkan berbagai kelompok. Karena itu, aparat penegak hukum diminta tidak bersikap tebang pilih dalam melakukan penindakan.
“Kami meminta Polda Sulut menindak siapa pun yang terlibat, tanpa pandang bulu. Jangan hanya pekerja lapangan yang ditangkap, tetapi juga para pemodal dan pengendali kegiatan tambang ilegal,” ujar Panglima Waraney dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat.(13/3/2026)
Ia mengatakan, penambangan ilegal di Gunung Pidung tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Jika aktivitas tersebut terus dibiarkan, dampaknya dikhawatirkan akan merugikan masyarakat di sekitar kawasan pegunungan itu.
Selain itu, ia menilai keberadaan tambang ilegal juga dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Karena itu, penegakan hukum yang adil dan transparan dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Waraney, kata dia, siap mendukung upaya aparat dalam memberantas praktik pertambangan tanpa izin. Namun dukungan itu harus diiringi dengan komitmen aparat untuk bertindak profesional.
“Kami mendukung langkah penegakan hukum. Tapi harus jelas dan transparan. Semua pihak yang terlibat harus diproses,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara belum memberikan keterangan resmi terkait desakan tersebut maupun langkah penanganan terhadap aktivitas penambangan ilegal di kawasan Gunung Pidung.
