Sangihe-Reportasemanado com – Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, Tendris Bulahari resmi menunjuk tujuh staf khusus untuk mendukung kerja pemerintahan daerah. Salah satunya adalah Dendy Andhika Abram, yang dipercaya mengemban tugas sebagai Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik. Penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dilakukan di Ruang Rapat Bupati, Selasa, 6 Januari 2026.
Selain Dendy Abram, enam staf khusus lain yang menerima SK masing-masing Josephus Kakondo sebagai Koordinator merangkap Bidang Pemerintahan, Ferdy Sinedu di Bidang Infrastruktur, Lingkungan, Pendapatan, dan Investasi, Aziz Maaling di Bidang Politik, Sutardji Matantu di Bidang Kemasyarakatan dan Hukum, Oktavianus Lumasuge di Bidang Perekonomian dan Pelayanan Publik, serta Jonatan Antarani di Bidang Pendayagunaan Aparatur.
Bupati Thungari menegaskan, staf khusus tidak berada dalam struktur birokrasi pemerintahan dan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Peran mereka, kata dia, adalah memberikan masukan strategis, kajian, serta pertimbangan sesuai bidang masing-masing, berdasarkan penugasan pimpinan.
“Staf khusus adalah mitra strategis kepala daerah. Mereka harus bekerja profesional, menjaga etika pemerintahan, dan bertanggung jawab terhadap nama baik pimpinan serta daerah,” ujar Thungari.
Penunjukan Dendy Abram sebagai staf khusus komunikasi publik dinilai penting di tengah tuntutan keterbukaan informasi dan penguatan narasi kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat. Peran komunikasi dinilai strategis untuk menjembatani program pemerintah dengan publik, sekaligus merespons dinamika sosial dan informasi yang berkembang.
Sementara itu, enam staf khusus lainnya diharapkan memperkuat kapasitas analisis dan rekomendasi kebijakan di sektor pemerintahan, politik, ekonomi, hingga pelayanan publik. Kehadiran mereka disebut sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Dengan pengangkatan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berharap kerja-kerja strategis kepala daerah dapat ditopang oleh kajian dan masukan yang lebih terarah, tanpa menabrak prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel
(Ryansengala)
