MINAHASA, REPORTASEManado- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, menegaskan kembali komitmennya dalam mewujudkan daerah yang aman, ramah, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dan siap menjadi pendamping dalam melindungi hak perempuan dan anak.
Ini dikatakan oleh Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, saat menghadiri serta memberikan materi dan secara resmi menutup kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025, yang berlangsung di Café Anos.
Wakil Bupati menyampaikan bahwa, sinergitas antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak merupakan salah satu hal penting.
“Berbagai upaya pencegahan serta penanganan tindak kekerasan harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan korban,” ujar Wabup.
Wabup pada kesempatan ini, mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ia berharap agar hasil advokasi dan pendampingan yang telah dilaksanakan dapat ditindaklanjuti dengan langkah nyata, seperti pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak.
“Kami berharap agar ada tindakan nyata dengan keikutsertaan kita dalam kegiatan ini, khususnya melalui pembentukan Satgas PPA, sehingga Kabupaten Minahasa semakin siap dalam memberikan perlindungan hukum, psikologis, dan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Minahasa, perwakilan Kejaksaan Negeri Minahasa Paskahlis Sumelang selaku Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum, Kepala Unit PPA Polres Minahasa AIPTU Grafland Karading, serta para persiapan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Minahasa Tahun 2025. (JM)
