Sangihe-Reportasemanado.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan Kepercayaan kepada Salah satu Komunitas Selam Lokal Tanah Tampungang Lawo Untuk Mengelola Speedboat Guna pengembangan Sektor Pariwisata Kepulauan Sangihe
Hal itu kemudian memicu kontroversi, Sekretaris Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Sangihe, Andika Janis, melontarkan tanggapan Menohok atas pelaksanaan pengelolaan tersebut. Menurutnya, POSSI Sangihe sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan yang bertujuan mendukung pengembangan pariwisata bawah laut di Sangihe.
“Kami tidak pernah diajak bicara mengenai hal ini. Tiba-tiba kami diminta mendukung inisiatif dari komunitas penyelam tanpa ada pembahasan sebelumnya,” kata Andika, Sabtu (28/09/2024).
Kritik Andika mencuat setelah pertemuan antara Penjabat Bupati Sangihe Albert Huppy Wounde dan sejumlah pejabat daerah dengan komunitas penyelam lokal di Vania Coffee House, Tahuna. Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menyampaikan bahwa speedboat tersebut di hibah oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dengan harapan bisa menjadi penunjang sektor wisata selam yang tengah berkembang di Sangihe.
Namun, Andika dengan tegas menolak keterlibatan POSSI Sangihe dalam hibah tersebut. “Aset ini diterima oleh komunitas penyelam, bukan oleh POSSI Sangihe. Kami perlu menegaskan agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari yang bisa merugikan kami sebagai organisasi induk,” ujarnya.
Andika mengkhawatirkan dampak dari kurangnya perencanaan matang oleh pemerintah daerah. “Kami tidak ingin jika ada masalah di kemudian hari, POSSI Sangihe yang harus bertanggung jawab,” tuturnya.
Andika juga menambahkan, secara Legal Standing Komunitas Selam tersebut tidak memiliki kejelasan.
“Kami (POSSI Sangihe-red) sepenuhnya mendukung pengembangan pariwisata oleh komunitas penyelam, hanya saja perlu koordinasi yang baik dari komunitas penyelam jika akan melibatkan POSSI Sangihe,” Terang Andika
Sementara itu, Penjabat Bupati Sangihe Albert Huppy Wounde dalam keterangannya menyatakan bahwa hibah speedboat tersebut bertujuan mendorong pengembangan wisata bawah laut dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama di lokasi-lokasi penyelaman. Namun, pernyataan itu belum cukup meredakan kekhawatiran POSSI Sangihe.
Kontroversi seputar penyerahan Speedboat ini memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan aset tersebut. Hal ini mencerminkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, komunitas selam, dan organisasi seperti POSSI Sangihe dalam memajukan pariwisata lokal tanpa memicu konflik. (Ryansengala)
