REPORTASEManado, Sangihe – Pj. Bupati Kepulauan Sangihe, dr. Rinny Tamuntuan bersama Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen SpB. KBD dan Anggota Dewan, Arthur Kotambunan, mengunjungi Kementerian Sosial RI dalam rangka melakukan pertemuan sekaligus konsultasi dan koordinasi terkait usulan Pahlawan Nasional Dari Daerah Kabupaten Kepl. Sangihe.
Bertempat di direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI, Pj. Bupati di terima langsung oleh Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan, Dewi Suhartini, dalam pertemuan tersebut Pj. Bupati mengkonsultasikan terkait Lumbung Pangan , Rehabilitasi Sosial dan Penerima PKH yang di butuhkan oleh Kecamatan yang terluar dan juga usulan Pahlawan Nasional yang pada saat ini masih belum di tetapkannya BATAHA SANTIAGO sebagai Pahlawan Nasional.
“Sudah ketiga kalinya di usulkan oleh Pemda Sangihe dan juga oleh Gubernur Sulawesi Utara, rekomendasi pun sudah ada dan Saat ini juga kami sudah menyelesaikan kelengkapan Dokumen Usulan Pahlawan Nasional, oleh karena itu, kami masi tetap mengusulkan untuk BATAHA SANTIAGO sebagai Pahlawan Nasional dari Nusa Utara Kab. Kepl. Sangihe, semoga ibu direktur bisa membantu memperjuangkan usulan Pahlawan Nasional dari Nusa Utara,” jelas Pj Bupati Rinny.
Sementara itu, Ketua DPRD Prov Sulut menambahkan , kebutuhan jaminan sosial yang sangat di perlukan khsusunya masyarakat yang ada di kecamatan terluar sangatlah diharapkan perhatian oleh pemerintah pusat melalui kemensos dan dalam usulan ini juga, kususnya Pahlawan Nasional BATAHA SANTIAGO, bisa di bilang masyarakat asli Nusa utara kepl sangihe yang sangat luar biasa perjuangannya, mempunyai nilai yang strategis dan nilai moral yang baik, mengingat Bataha santiago dengan usulan dari sulawesi utara adalah asli dari kepulauan sangihe.
“Perjuangan Bataha Santiago Untuk Nusa Utara sangatlah berrti, dengan nilai strategis dan moral yang baik terhadap masyarakat, dan kami akan tetap mengusulkan Bataha Santiago Sebagai pahlawan Nasional dari Nusa Utara Kepl. Sangihe yang sampai sekrang masi belum ada Pahlawan dari Nusa utara dan juga bisa membuat bangga wawasan kebangsaan apabila terdapat pahlawan dari Nusa Utara, ini juga merupakan dapil saya selaku DPRD Prov Sulut,” ungkap ketua Deprov Sulut ini.
Sementara itu Dewi Suhartini merespon baik dengan usulan yang di sampaikan terkait jaminan sosial dan juga kembali di perjuangkan oleh Pj Bupati untuk pahlawan nasional nusa utara dan juga oleh Ketua DPRD Prov Sulut “Walaupun Masi belum di tetapkan BATAHA SANTIAGO sebagai Pahlawan Nasional, Kami akan tetap membantu dalam proses kelengkapan Dokumen Pahlawan Santiago agar bisa di tetapkan sebagai Pahlawan Nasional dan untuk jaminan sosial masyarakat yang ada di kecamatan terluar, kemensos melalui ibu menteri pasti akan menindaklanjuti kebutuhan2 apa saja yang diperlukan untuk masyarakat,”tutur Suhartini.
Selesai pertemuan dengan Direktur pemberdayaan kelompok rentan, Pj. Bupati Sangihe bersama Ketua dan Anggota DPRD Prov Sulut melanjutkan pertemuan dengan Ditjen perlindungan dan Jaminan sosial direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kemensos RI dalam rangka Usulan Jaminan Sosial Yang ada di kepl. Sangihe.
Pj. Bupati menjelaskan bahwa dalam waktu kurang lebih sebulan yang lalu, di awal dan akhir tahun , kepulauan sangihe mengalami bencana alam, seperti Badai, Banjir, gelombang pasang dan Tanah longsor , Bencana yang di alami kepulauan sangihe ini membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dikarnakan akibat bencana alam ini, banyak lokasi2 bencana yang membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat,
” Di mohon untuk pemerintah pusat, terutama bapak dirjen perlindungan dan Jamsos bisa membantu dalam upaya perbaikan fase bencana yang di alami daerah kepulauan sangihe, ” tutur Pj Bupati yang juga Kadis Sosial Provinsi Sulut ini
Dirjen yang menerima mengapresiasi apa yang di sampaikan oleh Pj. Bupati Sangihe, ” hal2 yang di sampaikan oleh Pj. Bupati Sangihe, akan kami usahakan dan ditindaklanjuti segera mungkin, dan di mohon untuk penguatan proses percepatan usulan ini, segera di buat agar bisa langsung di fasilitasi ke Menteri sosial RI untuk di tindak lanjuti, “tandas Dirjen. (Tim/VB)