Reportasemanado.com – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara kembali jadi jembatan diplomasi antara masyarakat dan pemerintah. Kali ini terkait hambatan pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, khususnya soal ganti rugi lahan warga terdampak.
Pertemuan difasilitasi Senin 11 Mei 2026 di Gedung Cengkih DPRD Sulut. Pejabat Pembuat Komitmen PPK Tol Manado-Bitung duduk satu meja bersama perwakilan warga untuk membahas mandeknya proses penyelesaian lahan yang sudah lama dikeluhkan.
Meski diskusi berlangsung dinamis, kesepakatan final belum tercapai. Komisi III menilai pertemuan ini penting sebagai langkah awal membuka komunikasi langsung agar tidak ada informasi yang terdistorsi di lapangan.
Ketua Komisi III Berty Kapojos hadir memimpin mediasi. Ia menegaskan DPRD Sulut tidak akan berhenti mengawal sampai ada solusi konkret yang memihak keadilan bagi warga sekaligus kelancaran proyek strategis nasional.
Turut hadir tokoh kunci Komisi III lainnya yakni Yongki Limen, Haslinda Rotinsulu, dan Toni Supit. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan legislatif Sulut mengawasi hak-hak masyarakat terdampak pembangunan infrastruktur.
Berty Kapojos meminta warga tidak berhenti menyampaikan keluhan. Menurutnya, DPRD Sulut konsisten berusaha menyelesaikan permasalahan agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik warga pemilik lahan maupun pelaksana proyek.
Komisi III membedah titik krusial penyebab mandeknya ganti rugi. Mulai dari valuasi lahan, administrasi berkas, hingga mekanisme pembayaran. Semua dicatat untuk ditindaklanjuti bersama PPK dan instansi terkait.
Dengan fungsi pengawasan yang dijalankan, Komisi III berharap mediasi lanjutan segera menghasilkan titik temu. Jalan Tol Manado-Bitung ditarget tuntas, tapi kesejahteraan warga terdampak juga harus jadi prioritas utama. (ris)
