Reportasemanado.com – Aliansi Mahasiswa Sulawesi Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Cengkeh DPRD Sulut, Selasa 5 Mei 2026. Demo bertajuk ‘Hardiknas 2026: Dari MBG Hingga Represi: Negara Makin Menjauh dari Rakyat!’ itu berlangsung hingga malam.
Massa aksi menyoroti kebijakan pendidikan dan isu sosial yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Mereka juga mengecam tindakan represif di lingkungan kampus. Enam poin tuntutan dilayangkan langsung ke wakil rakyat.
Enam tuntutan inti mahasiswa: Hapus Program Makan Bergizi Gratis MBG dan transparansi hukum penyelenggaranya, audit Koperasi Merah Putih yang dinilai merugikan, kejelasan status guru honorer, tolak skorsing aktivis kampus, stop militerisasi kampus, serta penanganan kekerasan seksual transparan.
Aspirasi diterima langsung tiga legislator DPRD Sulut: Raski Mokodompit, Piere Makisanti, dan Hillary Tuwo. Di hadapan massa, Raski menegaskan DPRD Sulut secara kelembagaan menerima seluruh poin tuntutan mahasiswa.
Raski menjelaskan ada pembagian kewenangan. Sebagian besar tuntutan masuk ranah pemerintah pusat. Untuk poin yang menjadi kewenangan daerah, DPRD Sulut akan segera meneruskannya ke pimpinan dewan agar ditindaklanjuti.
Politisi itu memastikan DPRD tidak tinggal diam. “Pimpinan DPRD akan menugaskan AKD terkait untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat guna membahas tuntutan mahasiswa,” ujar Raski di depan massa aksi.
Komitmen DPRD Sulut adalah mengawal aspirasi mahasiswa sesuai mekanisme. Poin yang menjadi kewenangan daerah akan dibahas di RDP, sementara tuntutan untuk pusat akan diteruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI.
DPRD Sulut berharap dialog dengan mahasiswa terus dijaga agar solusi kebijakan pendidikan dan sosial di Sulut bisa lebih berpihak ke rakyat. (ris)
