Tondano, Reportasemanado.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, digelar di ruang sidang Kantor DPRD Minahasa, Senin (16/3/2026).
Ketua DPRD Minahasa Robby Longkutoy memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua I Putri Pontororing dan Wakil Ketua II Adrie Kamasi, dan dihadiri langsung oleh Bupati Minahasa Robby Dondokambey, bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang.
Robby Longkutoy dalam sambutannya menyampaikan bahwa DPRD akan menindaklanjuti LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui pembahasan bersama sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat melalui lembaga legislatif.
“DPRD Minahasa akan mempelajari dan membahas secara komprehensif LKPJ yang telah disampaikan oleh Bupati. Hal ini penting sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Longkutoy.
Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus terjaga demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Minahasa.
Sementara Bupati Minahasa Robby Dondokambey memaparkan berbagai capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025, mulai dari kondisi keuangan daerah hingga indikator makro ekonomi yang menunjukkan tren positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2026, Kabupaten Minahasa mencatatkan peningkatan pada sejumlah sektor penting. Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,58 persen pada tahun 2025, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 5,49 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 79,26 persen pada tahun 2024 menjadi 79,73 persen pada tahun 2025. Sementara itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga mencapai 5,88 persen, turun cukup signifikan dari 6,53 persen pada tahun 2024.
“Capaian ini menunjukkan kemandirian ekonomi keluarga yang semakin baik di Kabupaten Minahasa,” tukasnya.
Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Minahasa melaporkan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,32 triliun atau sebesar 98,84 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,23 triliun atau 88,16 persen dari total anggaran setelah perubahan.
Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, termasuk kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam menjalankan program pembangunan.
Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Minahasa Dr. Lynda D. Watania, unsur Forkopimda Minahasa, anggota DPRD Minahasa, instansi vertikal, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.(Advertorial/ ndon)
