Reportasemanado.com – Pertemuan antara Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Utara dan Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) di Wisma Negara Bumi Beringin, Minggu 15 Februari 2026, berhasil meluruskan miskomunikasi terkait ketidakhadiran Pemerintah Provinsi Sulut dalam agenda Pelantikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehari sebelumnya.
Gubernur YSK menegaskan bahwa tidak pernah ada jarak antara dirinya dan MUI maupun organisasi keagamaan lainnya di Sulawesi Utara.
“Tidak ada jurang antara saya dan MUI. Itu sebabnya saya merasa, kok kenapa serang saya. Kapan kegiatan muslim saya tidak datang?,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa ketidakhadirannya dalam pelantikan bukan karena mengabaikan, melainkan telah mengutus perwakilan. Menurutnya, padatnya agenda pemerintahan baik di daerah maupun di pusat terkadang menimbulkan kendala komunikasi.
“Mungkin ada satu komunikasi yang memang kurang, di mana gubernur sangat padat dalam kegiatan. Nah ini yang kadangkala membuat komunikasi ini buruk. Begitu komunikasi buruk, ada yang tidak suka, ini yang jadi negatif,” jelasnya.
Gubernur YSK juga menekankan komitmennya untuk tidak pernah menutup pintu bagi masyarakat maupun organisasi keagamaan.
“Kita tidak pernah menutup pintu di sini. Jam 2 pagi pun kami masih terima. Tidak ada satupun organisasi maupun masyarakat di Sulawesi Utara yang terlepas dari perhatian gubernur,” tegasnya.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sulut KH Abdul Wahab Abdul Gafur Lc mengapresiasi keterbukaan gubernur. Ia mengakui persoalan yang terjadi lebih pada tersendatnya komunikasi.
“Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, saya harus datang. Dan inilah kita dapatkan bagaimana keterbukaan dari Pak Gubernur ini. Komunikasi itu penting,” ujarnya.
MUI Sulut siap mendukung program kerja Gubernur YSK dan akan terus menjaga hubungan harmonis antara Pemerintah Provinsi Sulut dan MUI.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa hubungan antara Pemerintah Provinsi Sulut dan MUI tetap harmonis. Miskomunikasi yang sempat mencuat kini telah diluruskan, membuka ruang kolaborasi yang lebih solid demi menjaga kerukunan dan stabilitas daerah. (***)
