Reportasemanado.com – Kebijakan strategis Gubernur Sulut Yulius Selvanus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor ternyata tidak didukung oleh Bapenda Minut. Hal ini terungkap melalui surat yang dikirimkan oleh Kepala Bapenda Minut, Christian Katuuk, kepada Bapenda Sulut dan UPTD PPD Minut.
Surat tersebut menyatakan bahwa kegiatan penertiban kendaraan bermotor di Kabupaten Minahasa Utara belum tertata di APBD Induk Tahun 2026 dan direncanakan akan diselenggarakan pada Triwulan IV menunggu APBD Perubahan Tahun 2026.
Kabid Pajak Bapenda Sulut, Harold Lumempouw, menyatakan bahwa hal ini memicu penegasan bahwa mulai Februari 2026, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terancam tidak menerima Opsen Pajak Kendaraan Bermotor karena kurangnya kolaborasi dalam penganggaran untuk optimalisasi pendapatan.
“Hal ini merupakan konsekuensi dari ketidakkooperatifan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor,” kata Lumempouw.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dihimbau untuk segera melakukan penyesuaian anggaran dan meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan pihak terkait untuk menghindari dampak negatif pada penerimaan Opsen 2026.
Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menerima Opsen PKB sebesar Rp. 22.119.695.219, dimana seharusnya 2% dari jumlah penerimaan tersebut dianggarkan untuk kegiatan Optimalisasi PKB di tahun 2026.
Namun, Kepala Bapenda Minut, Christian Katuuk, menyatakan bahwa komitmen ini merupakan wujud nyata dukungan Minut untuk mendukung kebijakan strategis Gubernur Sulawesi Utara.
Christian menjelaskan bahwa Pemkab Minut telah menyiapkan landasan pendanaan untuk mendukung langkah ini, namun anggaran pendukung operasional penertiban dan pemungutan pajak belum mencakup keseluruhan dari total nilai 2 persen yang disepakati. (***)
