Reportasemanado.com – Penegasan Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) dalam apel perdana ditahun 2026, satu komando dalam menorekan tinta emas salah satunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), menjadi bagian penting dan didukung penuh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara (BPSDMD Sulut) yang dipimpin Plt Kaban Dr. Drs. Audy Pangemanan. AP
Salah satunya BPSDM Sulut melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) untuk menyelenggarakan pelatihan sertifikasi dan uji kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) Tipe B bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut.
Dikatakan Kaban Pangemanan, koordinasi ini dilakukan untuk mempercepat proses sertifikasi PPK Tipe B, yang merupakan persyaratan wajib bagi PPK untuk mengelola pengadaan barang dan jasa dengan tingkat kompleksitas menengah hingga tinggi.
BPSDMD Sulut telah menerima surat permohonan dari Dinas PU untuk melaksanakan uji kompetensi Tipe B bagi PPK.
” Saat ini, BPSDMD Sulut sedang berkoordinasi dengan LKPP untuk menentukan mekanisme pelaksanaan uji kompetensi,”tandas Pangemanan didampingi Kabid Charles Taju
“Surat permohonan untuk uji kompetensi tipe B, sudah kami terima dari Dinas PU, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan LKPP, bagaimana mekanisme pelaksanaan uji kompetensi, baik dengan secara mandiri, ataupun secara reguler,” kata Pangemanan.
BPSDMD Sulut berharap bahwa proses sertifikasi PPK Tipe B dapat dipercepat sehingga PPK dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Deicy Paat menyatakan memang saat ini ada kendala terkait sertifikasi kompetensi tipe B, dimana ada aturan yang berlaku di LKPP bahwa PPK harus bersertifikasi kompetensi B dan telah berkoordinasi dengan BPSDM Sulut. (***)
