Reportasemanado.com – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Rabu (24/12/2025). Rakor ini bertujuan untuk menilai capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah, serta memastikan APBD 2025 dijalankan secara efektif.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah yang produktif, khususnya belanja yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, pengendalian inflasi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Gubernur Yulius Selvanus memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan APBD 2025 dengan baik.
Realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hingga akhir Desember 2025 berada pada jalur yang positif dan masuk kategori zona hijau. Kinerja tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, terukur, dan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus.
Ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja hingga 31 Desember 2025. Kondisi kas daerah berada pada posisi stabil dan ideal, sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan program pemerintahan dan pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran.
Gubernur Yulius Selvanus menegaskan komitmennya untuk terus menjaga disiplin fiskal, mempercepat belanja yang produktif, serta memastikan pelaksanaan APBD 2025 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara.
“Kami akan terus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” katanya.
Menteri Dalam Negeri juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar menghindari penundaan program serta mencegah penumpukan belanja di akhir tahun anggaran, demi menjaga kualitas pelaksanaan APBD. Gubernur Yulius Selvanus memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan APBD 2025 dengan transparan dan akuntabel.
Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat memastikan bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan lancar dan aman, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara. (**/Ven)
