Sangihe-Reportasemanado.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melantik 840 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan kementeriannya,
Pelantikan yang berlangsung secara hybrid dari Aula Prona Kantor Pusat ATR/BPN, Jakarta, itu menjadi bagian dari upaya penataan organisasi dan peningkatan kinerja aparatur.
Dari ratusan pejabat yang dilantik, empat di antaranya berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mereka adalah Margaret Peggy Masinambow, S.H., sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha; Mayheard Engel Lord Mogi, S.SiT., sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan; Jonatan Hamonangan Siahaan, S.H., sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; serta Andri Putra Harmain, S.Tr., sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan.
Kehadiran pejabat baru diharapkan memperkuat jajaran kepemimpinan di tingkat daerah serta mempercepat pelaksanaan program strategis Kementerian ATR/BPN di wilayah kepulauan.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menekankan bahwa jabatan bukanlah ajang pamer, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Selama masih ada amanah itu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan memanfaatkan jabatan untuk kesombongan, untuk pamer, dan sebagainya,” ujar Nusron.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan pada dasarnya merupakan titipan Tuhan yang dapat diberikan dan dicabut kapan saja.
“Kita harus sadar bahwa jabatan itu amanah. Sesungguhnya itu datang dari Tuhan, dan kita tidak tahu kapan Tuhan akan mengambil atau mendatangkannya kembali,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada jajarannya. Ia menegaskan komitmen seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara profesional dan melayani masyarakat dengan integritas.
“Kami siap melaksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sangihe,” ujarnya.
Kantor Pertanahan Sangihe berkomitmen mendukung peningkatan kualitas layanan digital pertanahan serta penataan ruang berkelanjutan di wilayah kepulauan, sejalan dengan arah kebijakan Kementerian ATR/BPN menuju pelayanan publik yang profesional dan transparan.
(Ryansengala)
