Sangihe-Reportasemanado.com – Meski stok melimpah di gudang Bulog, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tak kunjung mengalir ke warga Kepulauan Sangihe. Sejak Maret hingga Juli 2025, masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina itu tak lagi menikmati beras bersubsidi dari pemerintah. Padahal, SPHP telah lama menjadi andalan konsumsi warga.
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, angkat bicara. Ia menyayangkan kebijakan pusat yang menghentikan distribusi beras SPHP secara nasional, tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan ketersediaan lahan pertanian di daerah 3T seperti Sangihe.
“Kita ini tidak punya sawah. Jadi bagaimana bisa disamakan dengan daerah Jawa dalam penetapan harga dan distribusi?” ujar Thungari, Rabu (9/7).
Menurutnya, wilayah Kepulauan Sangihe hanya bergantung pada suplai beras dari Makassar dan Jawa. Imbasnya, ongkos kirim menjadi beban tambahan yang belum diperhitungkan dalam skema Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Biaya logistik ke Sangihe mencapai Rp1.000 per kilogram. Itu belum termasuk margin pengecer. Kalau tidak disesuaikan, kita berisiko menjual di atas HET,” tegasnya.
Bupati menilai, penyetaraan HET antara Sulawesi dan Jawa tanpa mempertimbangkan ongkos logistik adalah bentuk ketidakadilan distribusi. Terlebih, dalam forum rapat inflasi nasional yang digelar Kemendagri setiap pekan, isu ini sudah berulang kali disampaikan.
“Pemerintah pusat harus cepat melihat realita di daerah. Yang terpenting adalah stok beras tidak kosong,” katanya.
Surat Langsung ke Pusat
Langkah cepat pun diambil Thungari. Ia telah menyurati pemerintah pusat meminta agar penyaluran SPHP segera dibuka kembali, dengan alasan Sangihe tidak terkena dampak panen raya seperti daerah lain di Jawa atau Sulsel.
Kepala Bulog Sangihe, Khristian Prasetia, membenarkan langkah bupati tersebut. “Pak Bupati sudah menyurati pusat. Dan karena itu, dalam waktu dekat, Bulog akan mendistribusikan beras SPHP gratis kepada 10.088 penerima di 167 kampung dan kelurahan,” kata Khristian saat ditemui.
Setiap penerima akan mendapatkan 20 kilogram beras, dan datanya berasal dari Kementerian Sosial. Penyaluran dilakukan melalui kantor kampung dan kelurahan, namun tetap dalam pengawasan Bulog.
Khristian juga menambahkan bahwa jika distribusi SPHP kembali normal, sistem baru akan diterapkan. Semua pengecer wajib menggunakan aplikasi resmi dari Bulog agar distribusi bisa diawasi langsung oleh pemerintah pusat.
“Melalui aplikasi ini, setiap penjualan oleh pengecer akan langsung termonitor. Jadi transparansi akan lebih kuat,” ujarnya.
Harga Naik, Solusi Belum Pasti
Sementara itu, di tengah keterbatasan suplai dan kebijakan pusat yang belum berpihak, harga beras di Sangihe terus merangkak naik. Bupati Thungari mengingatkan, jika persoalan logistik dan distribusi tidak segera ditangani, masyarakat akan semakin terbebani.
“Harus ada penanganan yang sesuai dengan kondisi daerah. Kalau tidak, masyarakat yang jadi korban,” tutupnya.
(Ryansengala)
