REPORTASEMANADO, Minahasa- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara dan Panitia Pembentukan Kota Langowan (P2KL) pada Selasa (20/05), tepat di Hari Kebangkitan Nasional, melakukan rapat bersama yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut Dr. J Victor Mailangkay,SH.MH, dan didampingi Asisten 1 Dr. Denny Mangala,MSI, untuk membahas berbagai masalah bagaimana mewujudkan Kota Langowan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
Dalam rapat yang penuh keakraban tersebut Wagub memberikan kesempatan kepada pihak P2KL, untuk menyampaikan histori dan aspirasi perjuangan pembentukan Kota Langowan dan diawali dengan prakata dari Ir. Sherpa Manembu kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Ketua P2KL Jeffry Pay.
Menurut Jefry Pay, perjuangan pembentukan Kota Langowan sudah berjalan selama 25 tahun, mulai dari pemekaran desa dan kecamatan. “Selanjutnya berproses dari pemkab minahasa, pemprov sulut, sampai ke pemerintah pusat. Kota langowan kini sudah mempunyai amanat presiden dan rancangan undang-undang dan tinggal menanti disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang,” Jelas Jefry..
Lanjut dikatakannya, P2KL sebagai representasi masyarakat Langowan, meminta agar Pemprov Sulut untuk terus mendukung perjuangan Langowan menjadi kota otonom dan menerima aspirasi dari masyarakat yang berada di 4 Kecamatan, yang terdiri dari Kecamatan Langowan Utara, Langowan Timur, Langowan Selatan dan Langowan Barat, serta satu kecamatan persiapan Langowan Pusat.
“Kami berterima kasih kepada gubernur dan wakil gubernur beserta jajaran pemprov sulut, yang telah menyatakan dukungan selama ini. Namun, berharap Pemprov dapat menerima aspirasi masyarakat langowan, untuk bisa terwujud menjadi kota otonom,” ujar Jeffry.
Pada kesempatan itu, guna menghindari terjadinya gesekan kepentingan, Jefry memberikan solusi, yang salah satunya yaitu Pemprov Sulut dapat memikirkan untuk membentuk dan mengusulkan Kabupaten baru yaitu Minahasa Timur, yang terdiri dari Kecamatan Kakas, Kakas Barat, Remboken, Eris, Lembean dan Kombi.
Wagub ketika memaparkan berbagai kebijakan terkait proses-proses pemekaran, mengatakan bahwa pihak Pemprov Sulut berharap agar dalam proses pemekaran ini tidak menimbulkan kegaduhan. “Kita cari solusi dan kompromi yang terbaik,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut personel P2KL yang hadir diantaranya, Sherpa Manembu, Jeffry Pay, Jeffry Raturandang, Jameson Bokko, Pdt. Henly Monangin, MTh, Syafaruddin Madepungeng, Veldrie Piri, Michael Pandeiroth, Iqbal Durand dan Yusuf Tawil. (Jhons)
