Reportasemanado.com – Presiden Prabowo Subianto belum lama ini melempar wacana menarik terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk dipilih oleh DPRD bukan lagi dipilih langsung rakyat yang dalam pelaksanaannya menyedot anggaran negara dan daerah yang tinggi.
Terkait wacana itu Pengamat Politik & Pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut) memlontarkan tentang kesiapan partai politik (Parpol) dalam mempersiapkan kadernya.
“Wacana dari Presiden Prabowo Subianto terkait Pilkada kedepan cukup menarik walaupun sebenarnya itu bukan wacana baru. Namun sekarang menjadi menarik karena diutarakan langsung oleh seorang Presiden. Dasar argumennya-pun menarik, tentang efiensi anggaran plus situasi dan kondisi Indonesia terkait masalah “kekuatan” keuangan. Selian itu ada fakta partisipasi pemilih dalam.Pilkada juga tidak tinggi. Untuk Sulut sekitar 74%, bahkan ada Kabupaten / Kota dibawah 70%” ujar Taufik M Tumbelaka yang jebolan Fisipol UGM Yogyakarta.
Tumbelaka juga menyentil tentang beberapa hal yang berpotensi menjadi kendala
“Dalam mewujudkan Pilkada melalui DPRD juga ada sejumlah catatan selain kesiapan kader parpol itu sendiri, seperti tata cara yang harus mengantisipasi penggiringan pilihan, transaksi dukungan berupa politik uang sampai transaksi pembagian jatah program bahkan proyek yang berpotensi dijadikan tawar menawar” beber Tumbelaka
Taufik M Tumbelaka juga menekankan potensi transaksi proyek dalam APBD dan lainnya sebagai bentuk dukungan.
“Potensi paling berbahaya adalah transaksi bagi – bagi jatah proyek, dana hibah dan lainnya sampai titip menitip pejabat. Jika ini terjadi maka kebocoran uang negara akan sangat besar. Korupsi merajalela. Berpotensi kebocoran uang negara atau APBD dalam 4 sampai 5 tahun akan lebih beaar dari biaya Pilkada langsung oleh rakyat. Jadi ini kembali kepada kesiapan parpol” pungkas Taufik Tumbelaka (**)
