REPORTASEMANADO – Pemerintahan Provinsi Sulut dibawa kendali Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw terus melakukan terobosan dan program terkait dengan perairan pesisir dimana di wakili Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Sulawesi Utara Fransiskus Manumpil menghadiri dan membuka Deklarasi pasca pasal 70 (Konsultasi publik) materi Teknis perairan pesisir RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Utara guna mempercepat rencana dokumen tata ruang terintegritas.
“ODSK PERCEPAT RENCANA Dokumen Tata Ruang Terintegrasi; Darat dan Laut, ” tegas Manumpil di Grand Whiz Hotel, Selasa (27/06/23)
Deklarasi penyepakatan dokumen final materi teknis muatan perairan pesisir pasca konsultasi publik di pimpin langsung Manumpil yang juga Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekdaprov Sulut dan di hadiri sebanyak 20 Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah Sulut
Proses dan tahapan penyusunan materi teknis perairan pesisir provinsi Sulawesi Utara telah menyelesaikan pasal 70 peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut.
Pokja yang hadir telah menyepakati dan menyetujui atas dokumen final, peta rencana struktur ruang laut, peta rencana pola ruang laut, peta peraturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan matriks perairan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.
Assisten Manumpil kepada wartawan menjelaskan, hasil deklarasi penyepakatan dokumen final materi teknis muatan perairan pesisir pasca konsultasi akan di ajukan untuk mendapatkan masukan dan saran dari kementerian dan lembaga terkait sesuai pasal 71 Permen KP nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut
Kegiatan deklarasi RZWP-3-K di akhiri dengan ditandatangi oleh 20 kepala SKPD bersama Asisten Manumpil dan serah terima dengan pihak kementerian kelautan perikanan RI.
Dalam kegiatan ini dihadiri langsung Krishna Samudra sebagai koordinator zonasi daerah direktorat perencanaan ruang laut dirjen pengelola ruang laut dan Ibu dyah assus sebagai asisten khusus menteri bidang Planologi, serta sejumlah kepala SKPD yakni Kadisparda Henry Kaitjily, Kadisperindag Daniel Mewengkang, Plt Kadis Satu Atap Syalom Korompis, Karo Hukum DR Flora Krisen, Karo Pembangunan Imanuel Makahanap, Karo Pemerintahan Weldie Poli. (Ven)
