Sangihe-Reportasemanado.com — Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., memastikan krisis ketersediaan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Rumah Sakit Daerah Liung Kendage (RSDLK) Tahuna segera berakhir.
Pemerintah daerah menegaskan langkah pemulihan sudah berjalan dan stok logistik kesehatan vital akan kembali lengkap dalam waktu dekat.
Kepastian itu disampaikan Thungari saat ditemui di Rumah Jabatan Bupati, Jumat (5/12/2025), merespons keluhan publik mengenai kelangkaan obat di rumah sakit daerah dan sorotan terhadap pengadaan barang baru sementara masih ada utang lama.
“Kami sudah mencari cara dari beberapa minggu lalu, terus mengarahkan solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang,” kata Thungari.
“Hari ini BMHP sudah ada, dan obat-obatan sebagian besar telah kami suplai melalui Dinas Kesehatan. Dalam waktu sekitar satu minggu ke depan, stok obat di RSDLK sudah lengkap.”
Thungari menegaskan bahwa dengan terisinya kembali stok obat, rumah sakit tidak boleh lagi meminta pasien menebus resep di apotek luar. Ia meminta manajemen RSDLK memastikan pelayanan berjalan tanpa membebani masyarakat.
Tekan Inefisiensi, Fokus pada Obat Generik
Dalam penjelasannya, Thungari menyoroti inefisiensi anggaran yang menjadi akar persoalan selama ini. Sejak awal menjabat pada Februari 2025, ia telah menginstruksikan agar pengadaan obat diprioritaskan pada jenis generik. Namun, praktik di lapangan dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan kebijakan tersebut.
“Masih ada obat-obat paten yang diadakan. Kita tahu obat paten itu mahal, jadi anggaran terkuras di situ,” ujarnya. Ia menilai fokus pada obat generik akan membuat perencanaan anggaran lebih efisien dan meminimalkan risiko kekosongan obat.
Pengelolaan Dana Internal RS Dianggap Tidak Optimal
Thungari juga mengkritik pengelolaan keuangan internal RSDLK sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ia menjelaskan bahwa rumah sakit memiliki fleksibilitas penggunaan dana, termasuk pembagian pendapatan yang semestinya proporsional untuk kebutuhan medis.
“Dari pendapatan RS, 50 persen untuk jasa medik dan 50 persen untuk obat-obatan. Yang harus diutamakan adalah obat-obatan supaya proses penyembuhan pasien bisa terus berjalan,” ujarnya. “Ketika obat habis, harusnya dana jasa medik bisa dulu dipakai untuk suplai obat. Itu yang selama ini tidak dilakukan.”
Ia menilai manajemen RSDLK belum menjalankan prinsip BLUD secara maksimal, khususnya dalam perencanaan dan prioritas pembelian obat. Thungari bahkan membandingkannya dengan rumah sakit swasta yang dianggap lebih efisien meski tanpa dukungan fiskal sebesar rumah sakit daerah.
APBD Sudah Menanggung Beban Besar, RS Diminta Mandiri
Menurut Thungari, sebagian besar beban belanja pegawai dan pembangunan fasilitas RSDLK telah ditopang penuh oleh APBD, termasuk cicilan bunga Dana PEN hampir Rp100 miliar per tahun. Tahun depan, rumah sakit juga akan menerima bantuan alat kesehatan senilai Rp16 miliar dari pemerintah pusat.
“Harusnya sangat gampang bagi rumah sakit untuk mendapatkan profit jika sebagian besar belanja pegawai sudah disuplai APBD,” tegasnya.
Ia juga menyinggung bahwa pada tahun 2021, RSDLK sempat mencatatkan surplus. Kondisi itu menjadi tolok ukur bahwa kemandirian rumah sakit sebenarnya memungkinkan, asalkan manajemen berjalan disiplin dan akuntabel.
Perbaikan Layanan Jadi Fokus Utama
Menutup keterangannya, Bupati Thungari menegaskan bahwa perbaikan manajemen dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas. Ia berkomitmen memastikan RSDLK kembali berfungsi optimal sebagai rumah sakit rujukan masyarakat Sangihe.
“Kita harus membuat rumah sakit ini mandiri, proses pengembangannya teratur, dan yang paling utama adalah pelayanan kepada masyarakat,” kata Thungari.
Dengan langkah-langkah penataan tersebut, pemerintah berharap stabilitas layanan kesehatan di Sangihe kembali terjamin.
(Ryansengala)
