Sangihe-Reportasemanado.com— Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola pemerintah pusat kembali menuai sorotan. Gangguan yang terjadi sejak 17 Maret 2026 membuat aktivitas transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tersendat, bahkan nyaris lumpuh.
Masalah ini muncul hanya beberapa hari menjelang perayaan Idulfitri periode krusial bagi perputaran ekonomi daerah. Hingga lebih dari sepekan, gangguan belum juga teratasi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sangihe, Cherry W. Londo, mengatakan gangguan terjadi khusus pada daerah yang menggunakan tiga rekening dalam sistem pengelolaan kas. “Daerah dengan satu rekening, yakni Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), tidak mengalami kendala. Tapi kami menggunakan tiga rekening,” ujarnya, Jumat, 27 Maret 2026.
Tiga rekening tersebut meliputi RKUD sebagai penampung utama, rekening penerimaan kas daerah untuk pendapatan harian, serta rekening pengeluaran kas daerah yang digunakan dalam proses pencairan dana melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Namun sejak gangguan terjadi, dua rekening operasional—penerimaan dan pengeluaran—tidak lagi muncul dalam sistem SIPD. Akibatnya, pemerintah daerah tidak dapat memproses pencairan dana maupun mencatat pemasukan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kedua rekening itu hilang dari sistem. Sejak 17 Maret kami tidak bisa menerbitkan SP2D. Artinya, aktivitas keuangan praktis terhenti,” kata Cherry.
Pemerintah daerah telah melayangkan surat resmi kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) guna meminta penjelasan dan solusi. Namun hingga kini belum ada respons.
“Baru kali ini penanganannya memakan waktu lama. Kemungkinan karena libur dan kebijakan work from anywhere,” ujarnya.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap penyerapan anggaran daerah. Tanpa akses terhadap rekening operasional dalam SIPD, seluruh proses pencairan dana tidak dapat dilakukan.
Ketua Tim Investigasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN) RI, Darwis Sasela menilai pemerintah pusat harus segera turun tangan. Ia mengingatkan posisi strategis Sangihe sebagai wilayah perbatasan yang sangat bergantung pada perputaran anggaran pemerintah.
“Jika ini dibiarkan berlarut, dampaknya bisa meluas ke ekonomi masyarakat perbatasan. Pemerintah pusat harus segera bertindak,” katanya.
Gangguan SIPD kali ini mempertegas persoalan lama: ketergantungan penuh daerah terhadap sistem terpusat yang rentan. Alih-alih mempercepat tata kelola keuangan, sistem yang digadang-gadang modern ini justru menjadi titik lemah saat mengalami gangguan.
Di Sangihe, akibatnya sudah nyata—aktivitas keuangan terhenti, roda pemerintahan tersendat, dan ekonomi lokal berada di ambang tekanan.
(Ryansengala)
