Oleh Djouhari Kansil
A. Latar Belakang
Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kepala daerah memegang peranan penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala daerah adalah melalui retret yang digagas Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan dan wawasan kebangsaan para pemimpin daerah. Kegiatan ini dirancang untuk membekali kepala daerah dengan pemahaman mendalam mengenai kebijakan nasional dan regional, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Retret ini juga berfungsi sebagai platform bagi para kepala daerah untuk membangun jejaring dan koordinasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan pemerintahan di wilayah masing-masing
Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk mengenal lebih dekat para menteri dan gubernur,Bupati,Walikota dalam membangun hubungan kerja yang lebih erat, serta meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adanya sinergi yang lebih kuat, diharapkan efektivitas pemerintahan daerah meningkat, sehingga dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Melalui sinergi yang kuat dan komitmen terhadap integritas, kepala daerah dapat menerapkan strategi tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga mewujudkan good governance yang berkelanjutan.
B.Tantangan dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Tantangan utama yang dihadapi kepala daerah dalam tata kelola pemerintahan meliputi:
1. Kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah – Banyak kebijakan nasional yang harus diterapkan di daerah, namun sering kali terjadi perbedaan prioritas atau kendala teknis yang menghambat implementasinya.
2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah – Tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak optimal sering menjadi masalah utama dalam pemerintahan daerah.
3. Tantangan dalam membangun sinergi dengan Forkopimda – Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat menghambat efektivitas kebijakan publik.
4. Kurangnya inovasi dalam pelayanan publik – Banyak daerah yang masih terjebak dalam pola birokrasi lama tanpa melakukan modernisasi layanan berbasis teknologi.
C.Peran Kepala Daerah dalam Mewujudkan Good Governance
Kepala daerah memiliki peran sentral dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Beberapa peran utama yang harus dijalankan antara lain:
– Sebagai pemimpin yang visioner – Memiliki visi jangka panjang yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.
– Sebagai penggerak reformasi birokrasi – Mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik.
– Sebagai penjaga integritas – Menjadi contoh dalam menegakkan nilai-nilai etika dan integritas dalam pemerintahan.
– Sebagai fasilitator sinergi antar-lembaga – Membangun kerja sama dengan Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan pemerintahan yang harmonis.
D. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan
1.Membangun Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah
Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan nasional yang efektif di tingkat lokal. Kepala daerah perlu memahami dan mengadopsi kebijakan yang selaras dengan visi pembangunan nasional, namun tetap memperhatikan kebutuhan serta karakteristik daerah masing-masing. Sinergi ini juga melibatkan komunikasi yang baik serta koordinasi yang efektif dalam menjalankan program-program prioritas.
Penguatan sinergi dapat dilakukan melalui forum komunikasi rutin, seperti musyawarah pembangunan daerah, koordinasi lintas sektor, serta penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sinergi yang baik, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, mengurangi tumpang tindih kebijakan, serta memastikan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
2.Peran Kepala Daerah dalam Menyelaraskan Kebijakan Lokal dengan Nasional
Kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan visi nasional ke dalam program daerah. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah:
– Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
– Mengoptimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mendukung kebijakan pusat
– Menjalin komunikasi yang baik dengan kementerian terkait untuk mempercepat realisasi program strategis nasional di daerah
3. Wawasan Kebangsaan sebagai Landasan Tata Kelola Pemerintahan
Kepala daerah memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan perlu ditekankan dalam setiap kebijakan dan program pemerintahan daerah. Nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan, sehingga tercipta pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Kepala daerah harus mampu menanamkan semangat kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui program pendidikan kebangsaan, dialog dengan berbagai elemen masyarakat, serta kolaborasi dengan tokoh agama dan budaya dalam membangun harmoni sosial. Wawasan kebangsaan tidak hanya menjadi teori, tetapi menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Sinergi dengan Forkopimda untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berperan penting dalam memastikan stabilitas dan ketertiban di daerah. Kepala daerah perlu membangun sinergi yang erat dengan Forkopimda agar kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan lancar. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan, ekonomi, hingga penanganan bencana. Kerja sama yang baik, Forkopimda dapat menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan responsif.
Untuk meningkatkan efektivitas Forkopimda, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis, seperti pertemuan rutin, penyusunan kebijakan berbasis data, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.Forkopimda dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan berbagai institusi yang berperan dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi.
E. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas
Pemerintahan Daerah
1. Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Kepala Daerah
Sebagai pemimpin, kepala daerah dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam mengambil keputusan, memimpin birokrasi, dan berinteraksi dengan masyarakat. Peningkatan kapasitas kepemimpinan ini mencakup pemahaman terhadap regulasi, kemampuan dalam manajemen krisis, serta penerapan nilai-nilai kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik. Pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam proses ini.
Program peningkatan kapasitas ini dapat mencakup berbagai pelatihan berbasis kompetensi, lokakarya kepemimpinan, hingga studi banding ke daerah atau negara lain yang memiliki sistem pemerintahan yang lebih maju. Pendekatan ini, kepala daerah dapat memperoleh wawasan baru dalam menjalankan pemerintahan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan.
Kepemimpinan daerah harus berfokus pada pelayanan publik yang berkualitas. Ini mencakup pengambilan keputusan yang berpihak kepada rakyat, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta transparan dalam pengelolaan sumber daya.
2. Pemberdayaan ASN dalam Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah
Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan ujung tombak dalam implementasi kebijakan daerah. Kepala daerah harus memastikan bahwa ASN memiliki kompetensi yang memadai dan bekerja dengan profesionalisme tinggi. Pengembangan kapasitas ASN melalui pelatihan, peningkatan kesejahteraan, serta pembinaan etika kerja menjadi langkah strategis dalam menciptakan birokrasi yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik. Kepala daerah juga perlu membangun budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan berintegritas dalam lingkungan pemerintahan. Pemberdayaan yang tepat, ASN dapat menjadi agen perubahan yang mendukung keberhasilan kebijakan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
3. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBD
Pengelolaan APBD harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif dan efisien. Transparansi dalam APBD mencakup keterbukaan informasi anggaran kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana daerah. Akuntabilitas berarti setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme audit dan laporan keuangan yang jelas.
Mekanisme pengawasan yang kuat, baik melalui internal pemerintah maupun eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan anggaran. Kepala daerah harus memastikan bahwa setiap program yang didanai APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Digitalisasi dalam pengelolaan APBD juga dapat meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses informasi secara real-time kepada publik dan pemangku kepentingan terkait.
4. Digitalisasi Layanan Publik dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan
Kemajuan teknologi telah membuka peluang besar bagi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) memungkinkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Kepala daerah perlu mengadopsi inovasi digital dalam berbagai sektor, seperti perizinan online, sistem pengaduan masyarakat berbasis aplikasi, dan integrasi data kependudukan untuk mempercepat pelayanan publik.
Digitalisasi juga membantu dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data, kepala daerah dapat membuat kebijakan yang lebih berbasis data dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan ini akan mempercepat reformasi birokrasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Penutup
Sinergi dan integritas dalam tata kelola pemerintahan merupakan fondasi utama bagi kepala daerah dalam mewujudkan good governance. Membangun kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, memperkuat kapasitas kepemimpinan, serta mengoptimalkan peran Forkopimda, kepala daerah dapat menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan APBD, digitalisasi layanan publik, serta pemberdayaan ASN menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik.
Retret yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi wadah penting bagi kepala daerah untuk memperdalam wawasan, mengasah keterampilan kepemimpinan, serta membangun jejaring yang lebih solid. Melalui komitmen yang kuat terhadap prinsip integritas, transparansi, dan inovasi, kepala daerah dapat menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi yang harmonis dan tata kelola pemerintahan yang baik akan semakin memperkokoh pondasi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (***)
