REPORTASEMANADO – Rapat Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 digelar Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Sulut Hotel Gran Puri Manado, pada Jumat (15/11/2024).
Kegiatan dibuka Kepala Biro Pemotda Provinsi Sulut, Andra Mawuntu, yang juga membacakan sambutan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut disaksikan para narasumber Lanny Ointoe Komisioner KPU Sulut, Bawaslu Zulkufli Densi, Plt Kabankesbangpol Alexander Suak dan BKD Paultje Salawati.
Dalam sambutannya, Andra Mawuntu berharap rapat ini dapat menghasilkan kesepakatan dan strategi yang bermanfaat untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan datang.
“Kita berkumpul untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu serentak yang telah terlaksana pada 14 Februari 2024. Alhamdulillah, Pemilu di Sulawesi Utara berjalan dengan baik, dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dan tanpa adanya kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum,” ujar Mawuntu.
Menurut Mawuntu, meskipun Pemilu kali ini dapat dianggap sukses, beberapa aspek masih perlu perhatian dan perbaikan. Ia menekankan pentingnya evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak mendatang dapat berlangsung lebih baik, transparan, dan berintegritas. “Integritas Pemilu sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi kita. Tanpa integritas, kepercayaan masyarakat bisa menurun dan memicu konflik sosial,” ungkapnya.
Mawuntu juga mengapresiasi kinerja Bawaslu yang telah melakukan pencegahan terhadap potensi kerawanan Pemilu melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Ia turut menyampaikan rasa duka cita atas gugurnya 181 petugas ad hoc KPU di Indonesia yang telah berjuang keras dalam menjalankan tugasnya, serta lebih dari 4.700 petugas yang mengalami kecelakaan atau sakit selama Pemilu 2024.
“Tentunya, ini menjadi refleksi penting bahwa kita perlu perbaikan dalam manajemen waktu dan pengelolaan kerja untuk mengurangi beban yang terlalu tinggi serta memastikan kesiapan teknis yang lebih baik ke depan,” kata Mawuntu.
Dalam kesempatan tersebut, Mawuntu menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang demokratis. “Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pendukung penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, tetapi juga aktif memfasilitasi proses pelaksanaan, sosialisasi, dan pendidikan politik kepada masyarakat,” jelasnya.
Mawuntu juga menambahkan bahwa partisipasi pemilih muda, termasuk mahasiswa, sangat diharapkan dalam proses demokrasi ini.
Ia menegaskan komitmen Pemprov Sulut untuk mendukung penuh pelaksanaan Pemilu dan Pilkada mendatang, sesuai dengan amanat undang-undang. Selain itu, Mawuntu mengingatkan pentingnya menjaga netra0litas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu.
“Netralitas adalah kunci agar masyarakat merasa aman dan percaya bahwa pilihan mereka tidak dipengaruhi oleh pihak manapun,” katanya.
Mawuntu juga mengajak semua pihak untuk mempersiapkan diri menghadapi Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Pilkada ini akan menentukan arah pembangunan Sulawesi Utara untuk lima tahun ke depan, dengan masyarakat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di masing-masing daerah.
“Kita mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap proses demokrasi. Dengan berpartisipasi, masyarakat tidak hanya menjalankan hak demokratisnya, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan pemilihan yang adil, transparan, dan berintegritas,” ujar Mawuntu.
Di akhir sambutannya, Mawuntu mengajak semua pihak untuk menjadikan rapat evaluasi ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas.
“Mari kita jadikan Sulawesi Utara sebagai contoh dalam pelaksanaan demokrasi yang damai, transparan, dan berintegritas tinggi,” tutupnya.
Turut hadir dalam rapat ini, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI, pejabat pimpinan tinggi pratama di Pemprov Sulut, Ketua KPU Sulut, Ketua Bawaslu Sulut, serta perwakilan dari Badan Kesbangpol, jajaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sulut, dan Ketua Presidium JADI Prov. Sulut. (Ven)
