Program USAID BER-IKAN Siapkan Bantuan Hibah Untuk Pengelolaan Perikanan Sulut

oleh -1297 Dilihat

REPORTASEMANADO– Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) lewat Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut  mendapat hibah dari USAID BER-IKAN (Bersama Kelola Ikan) . Proyek yang akan  dimulai dari tahun 2024 hingga 2027 membidik kelompok nelayan, koperasi bahkan perkumpulan wanita yang mengelola cathering atau sejenisnya.
Dikatakan Senior Fisheries Manager USAID Ber-IKAN, Ateng Supriatna menyebut Sulut dipilih sebagai Lokasi Fokus (Lokus) program hibah tersebut karena memiliki potensi.
“Sulut salah satu target perikanan, seperti tuna,” kata dia di sela-sela Kegiatan Sosialisasi Program Hibah USAID Ber-IKAN (Bersama Kelola Perikanan) di Hotel Gran Puri Manado, Senin (22/1/2024).
Menurunya, program hibah tersebut akan menyasar tiga kabupaten di Sulut yang sudah sesuai dengan assesment. Di mana, daerah itu memiliki potensi yang besar.
“Memang perlu ditingkatkan. Potensi ada, tapi nelayan masih ada kendala,” ungkapnya.
Kendala yang muncul, ungkap dia, di antaranya terkait pengelolaan yang relatif kecil. Makanya, program ini disasar ke lokus tersebut.
Selain meningkatkan pengelolaan ikan, program ini juga untuk melindungi keanekaragaman hayati.
“Kami juga akan mendahulukan kelompok wanita,” sambungnya.
Ia memasang target program itu menyasar 5.000 orang.
“5.000 orang yang secara ekonomi mendapat manfaat,” tukasnya.
Ateng mengharapkan program tersebut diberikan kepada NJO yang telah bekerja sama dengan perguruan tinggi di Sulut. Terutama kelompok pengawas perikanan.
“Kita ingin perkuat peran kelompak pengawas perikanan. Agar mereka menjadi mandiri. Contoh di Papua, mereka sudah mandiri. Pengawasan monitoring dilakukan dengan dana pribadi,” tuturnya.
Apabila sudah mandiri, ia yakin ilegal fishing di Sulut bisa diminimalisir.
“Hibah akan dilakukan dua kali. Pertama 16 bukan, sisanya hingga 2027,” pungkasnya.
USAID Ber-IKAN bekerja di delapan provinsi di bawah dua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) untuk memperkuat pengelolaan tuna, kakap/kerapu, rajungan, dan ikan pelagis kecil agar berkelanjutan.
Sulut sendiri masuk di WPPNRI 715 bersama dengan Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat/Papua Barat Daya. Sementara WPPNRI 711 ada Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.
” Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw serta Sekretaris Daerah Provinsi Steve Kepel mengucapkan banyak terima kasih atas dana tersebut, ” tukas
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut DR Tienneke Adam. Menurut Alumni Lemhanas ini, bantuan hibah dari luar negeri tersebut terjalin berkat kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
“Kami sangat berterima kasih bantuan hibah ini kepada Sulawesi Utara, sebagai salah satu provinsi di Indonesia pengelolaan perikanan,” tutur  Adam
Menurutnya pula Hibah tersebut akan mendorong peningkatan sektor kelautan dan perikanan di Sulut.
“Bantuan ini sangat membantu kami. Di lain pihak dana pemerintah kita tahu bersama, begitu sangat terbatas. Dengan adanya hibah ini sangat terbantukan,” tuturnya seraya menegaskan  bantuan hibah tersebut, akan dikawal pihaknya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulut. Sebab, program tersebut tidak akan jalan baik, perlu ada pengawasan.
“DKP Sulut akan support kegiatan ini karena sangat berdampak ke masyarakat pesisir serta pelaku perikanan dan kelautan di Sulut,” jelasnya kepada wartawan.(Ven)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.